Pemkab Kediri Jadi Narasumber Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria

Kediri - Pemerintah Kabupaten Kediri menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rapat ini mengusung tema "Revitalisasi dan Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Mewujudkan Asta Cita 2024-2029. Jumat (6/12/2024)

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Direktur Jenderal Penataan Agraria @kementerian.atrbpn secara daring, Forkopimda Jatim, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta Pejabat Pengawas se-Jawa Timur.

Reforma Agraria adalah upaya untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan melalui penataan aset dan akses untuk kemakmuran rakyat.

Baca juga: Sinode GKE Katingan Hibahkan Tanah Bangun Puskesmas Tumbang Lahang

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, @nusronwahid untuk fokus pada upaya penataan ulang tanah negara.

Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyoroti bahwa persoalan tanah aset sering kali pelik dan bersinggungan dengan masyarakat. Banyak aset Pemprov Jatim yang belum bersertifikat dan rawan dikuasai, namun dengan sinergi yang baik dengan BPN, banyak aset yang berhasil diselamatkan.

Baca juga: Bupati Ponorogo Pastikan Seleksi SKB CPNSD Transparan

Implementasi Reforma Agraria oleh Pemprov Jatim telah dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang tidak berisi peraturan tetapi juga anggaran dan teknisnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sukadi Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kediri menyampaikan program gugus tugas reforma agraria ini sangat baik dan masyarakat merasakan manfaatnya sehingga tanah warga sudah memiliki kekuatan hukum yang diterima berupa Sertijab haka atas tanah (SHAT).

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

"Sangat dirasakan oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun tanah miliknya sudah memiliki sertifikat sehingga masyarakat sangat terbantu oleh program tersebut, " ucap Sukadi.

Lanjut Sukadi untuk tahun ini ada 2000 bidang lebih untuk program GTRA dan kita lakukan sinkronisasi antara Pemkab Kediri dengan pihak ATR/BPN dengan melakukan rapat koordinasi dua Minggu sekali.

Baca juga: Terkait PT KSS, Ombudsman Kalteng Terima Perwakilan Masyarakat Mandomai

"Kita juga melibatkan SKPD mulai Perkim, PUPR dan Dinas Pertanian agar program ini bisa berjalan dengan lancar dan guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kediri, " ungkap Sukadi. (adv/PKP)